DAERAH OTONOMI BARU

Pelajaran Berharga dari Kegagalan Provinsi Nias


Sekretariat BPP Kepulauan Nias

Sekretariat BPP Kepulauan Nias

NBC — Keputusan mengagetkan dari Senayan seakan tak ada henti-hentinya. Setelah pengesahan RUU Pilkada yang kontroversial diprotes oleh masyarakat, terakhir DPR buat keputusan lain yang tak kalah heboh, yakni semua RUU DOB yang sedianya akan diparipurnakan untuk disahkan menjadi UU dibatalkan dan akan diserahkan kepada anggota DPR masa bakti 2014-2019 yang akan diambil sumpahnya pada 1 Oktober ini.

Nasib ke-20 DOB (dari 65 DOB)—di dalamnya terdaftar nama Provinsi Kepulauan Nias (selanjutnya ditulis Provinsi Nias)—yang awalnya sudah final akan diparipurnakan pada 25 September 2014 dan oleh sejumlah alasan lalu diundur pada 29 September, pun kini tak jelas lagi. DPR memilih menghentikan pembahasan RUU yang sudah disepakati itu karena alasan politis.

Keputusan ini dipilih karena, menurut DPR, jika dilakukan paripurna dan tidak mengakomodasi keinginan semua daerah yang ingin memekarkan diri, maka akan terjadi masalah dan gesekan. Ambil contoh Provinsi Nias yang ingin berpisah dari Sumatera Utara. Jika Provinsi Nias jadi disetujui dan sebaliknya Provinsi Tapanuli dan daerah lain tidak disetujui, otomatis akan ada kecemberuan.

Untuk diketahui, Provinsi Tapanuli jauh lebih awal telah mengajukan diri untuk menjadi provinsi sendiri dan berpisah dari Provinsi Sumatera Utara. Berbagai peristiwa politik terjadi mengiringi rencana pembentukan Provinsi Tapanuli ini, termasuk meninggalnya ketua DPRD Sumatera Utara.

Di sisi lain, jika dilihat terkait kesiapan daerah, Provinsi Tapanuli ini bisa dikatakan jauh lebih siap dibandingkan daripada Nias, baik dari sisi sumber daya manusianya, maupun sumber daya alamnya yang mendukung.

Dari berbagai pemberitaan dan kese-kese di warung kopi, termasuk di media sosial, disebutkan Provinsi Kepulauan Nias sudah pasti akan disahkan. Bahkan, anggota Komisi II DPR asal Nias, Yasonna Laoli, pernah berkata, hanya tsunami atau gempa besar yang akan mengagalkan pembentukan Provinsi Nias ini. “Sudah 99,99 persen Provinsi Nias disahkan,” kata Yasonna suatu saat. Kita semua senang dengan informasi ini. Meskipun Yasonna Laoli ketika itu mewanti-wanti, jangan dulu terlalu larut dalam eforia karena serangan dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak ingin Nias jadi provinsi begitu menguat. Kita pun akur dengan imbauan itu.

NBC pun sempat diminta oleh salah seorang bupati di Pulau Nias untuk tidak terlalu gencar memberitakan soal informasi pengesahan Provinsi Nias ini. Alasannya, itu tadi, ada pihak-pihak yang tidak senang. Padahal, sesungguhnya masalahnya tidak terletak pada diberitakan atau tidak diberitakan informasi pengesahan itu. Namun, palu ada di tangan DPR. Esensi dan fakta itulah yang kita lupakan.

Mendengar informasi bernada optimisme itu, tidak salah masyarakat Nias sebagian ada yang larut dalam eforia. Bahkan, ada yang sudah mulai pasang ancang-ancang untuk mencalonkan jagoannya menjadi gubernur. Tidak berlebihan juga Badan Persiapan Provinsi Kepulauan Nias mempersiapkan diri untuk merencanakan pelaksanaan syukuran atas terbentuknya  Provinsi Nias. Bahkan undangan sebagaian sudah mulai disebarkan.

Celakanya, tekanan dan serangan dari pihak-pihak luar itu disebutkan menguat dan bahkan disebutkan mengarah pada kekerasan fisik. DPR tidak mau mengambil risiko. Keputusan akhirnya, Minggu (28/9/2014) malam, DPR membatalkan 21 DOB yang sedianya diparipurnakan.

***

Ada kekecewaan. Itu sudah pasti. Namun, itulah politik yang penuh dengan dinamika yang bisa berubah menit per menit. Kita tentu mengetahui betul dinamika politik bangsa ini akhir-akhir ini yang dipertontonkan kepada rakyat secara langsung oleh anggota DPR, terkadang benar-benar menafikan eksistensi rakyat yang mereka wakili. Kita tidak heran lagi jika para anggota dewan itu sering mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak alih-alih kepentingan kelompok dan golongannya. Dan itu bakal sering kita saksikan pada hari-hari mendatang.

Kini semua sudah berlalu. Saatnya mulai memikirkan apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini terutama dalam konteks perjuangan untuk menjadikan Nias sebagai provinsi.

Sedari awal ada banyak masukan, termasuk kritik, termasuk dilakukan lewat media online ini, yang diarahkan pada perjuangan menjadikan Nias bersatus provinsi. Mari kita lihat kembali apa saja masukan-masukan itu, termasuk bagaimana sebenarnya kesiapan Pulau Nias dengan 4 kabupaten dan 1 kota ini untuk menjadi sebuah provinsi. Sudahkah kita siap? Jangan-jangan kita memang hanya sebatas punya angan besar, tetapi sebenarnya belum terlalu membutuhkan provinsi jika ditinjau dari kesiapan.

Tidak dimungkiri, masukan-masukan dan kritik itu memang ibarat angin lalu saja, tidak terlalu ditanggapi dan dijadikan sebagai faktor dalam menyusun kekuatan oleh pihak-pihak yang ambil bagian dalam perjuangan itu. Kita, misalnya. pernah mempertanyakan bagaimana unsur keterwakilan dalam menyusun kepanitiaan pembentukan Provinsi Nias hingga kritikan dan protes terhadap pengumpulan dana dengan memotong gaji PNS di beberapa daerah. Kemudian, jika menoleh ke belakang, kita juga mempertanyakan, sejauh mana sosialisasi yang dilakukan untuk menarik masukan dari masyarakat terkait rencana pemekaran itu?

Dengan gagalnya Provinsi Nias ini tak ada salahnya kita mulai bersepakat, ayo mengurus lima wilayah yang sudah dipercayakan ini ke tangan kita terlebih dahulu. Kita benahi infrastrukturnya. Kita tingkatkan kualitas SDM-nya. Kita kelola sumber daya alamnya dengan baik dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nias. Kita ciptakan dan benahi pemerintahan yang bersih dari korupsi dan transparan. Setelah kita sukses, baru kita bisa lantang mengatakan bahwa Nias memang sudah pantas jadi provinsi.

Mari kita mulai dari awal lagi. Mari kita coba lagi pada pemerintahan yang baru ini. Ingat, bahwa pemerintahan baru ke depan akan menerapkan ketentuan yang lebih berat, lebih tertata, termasuk persiapannya diberi waktu selama 3 tahun. Pemerintah akan menilai Nias selama 3 tahun sejak diusulkan apakah bisa menjadi provinsi atau tidak.

***

Hal lain yang kita sampaikan adalah kewajiban panitia pembentukan Provinsi Nias menyampaikan atau mempertanggungjawabkan “kegagalan” ini kepada masyarakat Nias secara keseluruhan. Harap diingat, tak sedikit tentunya uang yang digunakan untuk memperjuangkan Provinsi Nias ini dan sebagian besar uang itu adalah uang rakyat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap kabupaten/kota di Nias.

BPP PKN perlu memberikan laporan yang lengkap dan komprehensif terhadap proses pengajuan Nias jadi provinsi ini sejak dari awal hingga dinyatakan gagal.

Di atas segalanya, sekali lagi, mari kita lihat kegagalan ini secara positif dan menjadikannya sebagai keberhasilan yang tertunda saja. Di balik kegagalan pasti ada rencana besar Sang Khalik bagi kesejahteraan masyarakat Nias secara holistik.[*]

Related posts