KESEHATAN

“Orang Miskin Dilarang Sakit”, BPJS Kesehatan Jadi Solusi

Oleh Firman Nefos Daeli

BPJS

Ilustrasi: www.riaupos.co

NBC — Dalam beberapa edisi, media online Nias-Bangkit.Com memberitakan kasus yang menimpa pasien peserta Askes—yang kini beralih menjadi BPJS Kesehatan—di RSU Gunungsitoli. Hal yang disorot pada kasus tersebut adalah walau sudah menjadi peserta Askes yang ditunjukkan melalui Kartu (kepersertaan) Askes, pasien tetap diminta membayar biaya perawatan di RS.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan, dan telah merugikan pasien, sejak Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diundangkan. Pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan, pihak manajemen RSU Gunungsitoli mengakui kekeliruan terhadap pungutan itu, dan uang yang dipungut telah dikembalikan kepada yang bersangkutan. (Baca: RSU Gunungsitoli Kembalikan Biaya Pengobatan Pasien BPJS)

Nefos Daeli | Foto: Dokumentasi pribadi

Nefos Daeli | Foto: Dokumentasi pribadi

BPJS Kesehatan ini relatif baru karena baru efektif dilaksanakan pada awal 2014. Perbaikan administrasi dan manajemen terus dilakukan. Sosilalisasi dan promosi layanan terus dilakukan, tidak hanya kepada institusi kesehatan, tetapi juga pemangku kepentingan (stakeholder) layanan kesehatan.

Dan yang lebih penting adalah mendorong warga masyarakat menjadi peserta program jaminan pembiayaan kesehatan ini. Tulisan ini membahas tentang BPJS dan implikasinya pada masyarakat dan instansi terkait di kepulauan Nias.

Biaya pengobatan dan perawatan di RS adalah momok yang menakutkan bagi penderita suatu penyakit. Pasien dan keluarga harus berpikir berkali-kali untuk berobat kalau tidak memiliki uang yang cukup. Ini tidak hanya menimpa pasien miskin, yang tidak memiliki kemampuan membayar, tetapi juga pasien kaya. Pasien kronis, seperti kanker, stroke, cuci-darah, atau yang lain, harus bolak-balik ke RS untuk berobat.

Tidak jarang pasien demikian dibawa ataupun dirujuk ke kota atau ke luar negeri yang memiliki peralatan medis lebih canggih dan dukungan tenaga medis (dokter) ahli yang kompeten. Semua upaya ini memerlukan biaya tinggi. Karena itu, tidak mengherankan pasien dari keluarga kaya bisa tiba-tiba menjadi miskin kalau salah satu anggota keluarga menderita sakit. Dalam keadaan demikian, pasien pasrah dan membiarkan penyakit itu “sembuh” sendiri, menanti mujizat melalui doa atau upaya lain melalui pengobatan tradisional.

Sakit tidak dapat ditolak. Seseorang yang kelihatan sehat bisa terserang penyakit secara tiba-tiba. Bahkan, orang yang disiplin melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, seperti olahraga teratur, mengonsumsi makanan yang sehat, tidur teratur, dan lain-lain bisa juga terserang penyakit.

Karena ketidakpastian itulah diperlukan manajemen risiko terhadap kesehatan, baik individu maupun keluarga. Ini adalah upaya proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Sehat memang bukan segala-galanya, tetapi jika sakit, segala-galanya menjadi tidak berarti.

Dari Kantong Sendiri atau Asuransi

Pembiayaan kesehatan guna membayar pengobatan, perawatan, pemeriksaan laboratorium dan obat, yang diketahui selama ini bersumber dari kantong sendiri (out of pocket) dan asuransi. Pada pembiayaan dari kantong sendiri, pasien mengeluarkan dana terhadap setiap layanan yang diterima (fee for service) di RS.

Pembiayaan ini bisa didapatkan dari tabungan, pinjaman, penyewaan ataupun penjualan aset. Dalam pembiayaan ini, pasien tidak dapat mengontrol biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya, pasien tidak bisa mempertanyakan mengapa biaya obat ini mahal atau meminta obat lain yang lebih murah.

Penentu besaran biaya pengobatan adalah pihak RS, yaitu dokter, perawat, dan farmasi (atau apotik). Pasien hanya menerima. Paling-paling yang bisa dilakukan pasien adalah meminta keringanan biaya, atau menunda pembelian obat atau menolak dirawat jika uangnya tidak mencukupi.

Berbeda dengan pembelian barang atau jasa lain, konsumen bisa menawar atau mencari barang atau jasa yang sesuai dengan uang di kantong sendiri. Di RS tidak demikian.

Sumber pembiayaan lain adalah asuransi, dikelola oleh pihak ketiga dalam bentuk perusahaan. Perusahaan ini berorientasi pada keuntungan. Dalam pembiayaan ini, peserta mendaftar dan membayar iuran (yang disebut premi) secara rutin untuk mendapatkan layanan tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Jika peserta menderita sakit dan tidak termasuk dalam kesepakatan layanan, klaim pembiayaan terhadap asuransi itu tidak dapat dibayarkan. Atau kalau peserta menginginkan layanan “lebih” dari kesepakatan dengan asuransi, selisih pembiayaan dari kelebihan layanan itu dibayarkan oleh pasien.

Banyak manfaat yang diperoleh pasien dari sumber pembiayaan demikian. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, sumber pembiayaan ini menimbulkan konsekuensi finansial. Dan karena jasa layanan kesehatan berada di luar kendali pasien, posisi pasien tidak selamanya diuntungkan dengan skema ini.

Asuransi Sosial dan BPJS

Karena persoalan dan keterbatasan pembiayaan kesehatan di depan, dalam sidang ke 58 tahun 2005 di Geneva, Swiss, World Health Assembly (WHA) menggarisbawahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada mereka terhadap risiko keuangan.

WHA ini mengeluarkan resolusi yang menyatakan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health Coverage (UHC) diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial (Khoirul Mp, 2014).

BPJS adalah instrumen yang dibuat pemerintah guna memenuhi hak asasi manusia, yang dinyatakan dalam UUD 1945. Perintah konstitusi ini itu secara spesifik dielaborasi dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 36/2009 tentang Kesehatan. UU ini memerinci jenis dan bentuk hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab pemerintah memenuhi hak tesebut. Program pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut di bidang kesehatan adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam UU No 24 Tahun 2011, ada 2 Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jaminan sosial nasional, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan ditugaskan menyelenggarakan program JKN, yang efektif berlaku dan dilaksanakan pada 1 Januari 2014. BPJS ini menggantikan lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia. Sementara BPJS Ketenagakerjaan berlaku secara efektif pada 2015, menggantikan PT Jamsostek.

Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib, bertujuan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Program ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau dibayarkan pemerintah.

Dengan membayar iuran tertentu, yang besarnya ditentukan oleh BPJS Kesehatan, warga negara/karyawan menerima layanan kesehatan di RS sejak menjadi peserta, secara menyeluruh, tanpa dipungut bayaran lagi. Peserta JKN, yaitu melalui BPJS Kesehatan, diarahkan kepada seluruh warga negara, bahkan WNI yang telah tinggal di Indonesia selama 6 bulan.

Kepesertaan JKN dalam BPJS Kesehatan untuk pembayaran iuran (premi) dibedakan 3 kelompok, yaitu penerima upah, non-penerima upah dan penerima bantuan iuran (PBI) (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Tantangan Implementasi BPJS di Nias

Sebagian penduduk Nias adalah pekerja penerima upah, yaitu Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, pegawai swasta atau pekerja upah lainnya. Pekerja penerima upah ini akan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Iuran (premi) dibayarkan pemerintah atau pemberi kerja. Sebagian besar penduduk lain adalah warga yang bekerja sendiri atas risiko sendiri. Umumnya warga dalam kategori ini di kepulauan Nias adalah miskin, tidak mampu membayar iuran. Untuk kelompok ini, pemerintah daerah/kota menanggung premi melalui penerima bantuan iuran (PBI).

Tantangannya adalah mendata dan mendaftarkan penduduk yang menerima PBI ini kepada BPJS Kesehatan. Para SKPD yang berhubungan dengan ini, antara lain Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial harus proaktif menyosialisasikan, mendata dan mendaftarkan warga ini agar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Alternatif lain masyarakat proaktif mendaftarkan diri kepada SKPD untuk didaftarkan untuk mendapatkan PBI dan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Tantangan lain adalah sarana pelayanan dan tenaga kesehatan terbatas. Sarana kesehatan yang dimiliki daerah kabupaten/kota di Kepulauan Nias adalah RSU Gunungsitoli, puskesmas (umumnya di kecamatan) dan puskesmas pembantu (umumnya melayani beberapa desa). Penyebaran penduduk yang jaraknya relatif jauh dari sarana pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan dan transportasi publik yang belum merata, menjadi kendala masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dalam layanan ini.

Warga harus menempuh perjalanan lama menggunakan transportasi seadanya untuk mendapatkan layanan ini. Belum lagi tenaga kesehatan, seperti dokter umum atau spesialis yang belum siaga setiap hari di RS ataupun puskesmas. Pasien harus menunggu beberapa lama untuk berobat.

Upaya mengatasi tantangan ini harus terus dilakukan. Walaupun demikian, kehadiran BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi “kegalauan” pasien. Kegalauan lain masih tetap ada, seperti biaya sosial dan ekonomi, jika seseorang sakit, tetapi kegalauan ini tentunya membutuhkan pendekatan lain pemecahannya.

Dengan demikian, tidak berlaku lagi, sebagaimana judul tulisan ini, “Orang Miskin Dilarang Sakit”, karena solusinya adalah BPJS Kesehatan. [FIRMAN NEFOS DAELI, Konsultan Kesehatan Masyarakat di Yakkum Consulting, Solo, Jawa Tengah]

Related posts