INFORMASI PUBLIK

SKPD Nias Utara Diminta Berkoordinasi dengan Bagian Humas

Pejabat SKPD Nias Utara saat temu pers. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

Pejabat SKPD Nias Utara saat temu pers. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

LOTU, NBC — Agar kegiatannya tersosialisasi dan diketahui masyarakat, Pemerintah daerah harus bisa memberikan informasi kepada media massa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur soal ini. Untuk itu, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Nias Utara yang selama ini cenderung menghindari wartawan diminta untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Humas.

“Semua SKPD kiranya selalu berkoordinasi dengan Kepala Bagian Humas Pemkab Nias Utara demi menjalin kemitraan dengan wartawan ke depan. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah dapat diketahui seluruh masyarakat,” ujar Bupati Nias Utara Edward Zega, saat temu pers yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias Utara di gedung Gereja BNKP Kota Lotu di Desa Hilidundra, Nias Utara, Rabu (13/8/2014).

Dalam temu pers yang dihadiri 64 wartawan dari berbagai media massa itu terungkap bahwa sejumlah pejabat satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Nias Utara sering mempimpong wartawan atau enggan memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kinerjanya.

“Beberapa pejabat SKPD, jika dimintai konfirmasi, sering mempingpong kami. Kepala dinas mengatakan silakan meminta konfirmasi kepada kepala bidang, kabid menyatakan silakan tanyakan kepada kepala dinas,” keluh seorang wartawan.

SKPD Sibuk

Merespons hal itu, Edward Zega langsung menepis dan mengatakan hal itu akibat banyaknya pekerjaan dan kesibukan pejabat (SKPD) sehingga terkadang minim waktu memberikan keterangan.

“Tidak benar Pemkab Nias Utara menutup-nutupi informasi. Oleh karena banyaknya tugas yang dikerjakan pejabat SKPD sekidit punya waktu memberikan keterangan,” ujar Edward.

Disampaikan Edward, pengalamannya selama ini, jika wartawan dipanggil ramai-ramai malah tidak mau, maunya sendiri-sendiri. “Bagaimana bisa dilayani jika tamu banyak jika maunya sendiri-sendiri,” ujarnya.

Para wartawan mengharapkan kiranya pejabat SKPD dapat menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka mengharapkan keinginan Bupati agar para SKPD berkoordinasi dengan Kepala Bagian Humas Nias Utara terkait kegiatan SKPD bisa dilaksanakan dan tidak hanya lip service atau angin surga belaka. [NDH]

Related posts