Perda Belum Disahkan, Jamkesda Kabupaten Nias Terkendala

Martin Harefa | Foto: NBC/Nitema Mendrofa

Martin Harefa | Foto: NBC/Nitema Mendrofa

GUNUNGSITOLI, NBC — Karena peraturan daerah (Perda) belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Nias, sehingga pelaksanaan Jamkesda terkendala. Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Nias pada 2013 sebesar Rp 2,5 miliar dikembalikan ke kas daerah.

Demikian dikatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Martin Harefa kepada NBC, Rabu (11/6/2014) dikantornya.

“Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Kesehatan sudah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pada 2013. Namun Perda tersebut belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Nias,” ujarnya.

Martin menjelaskan pemerintah Kabupaten Nias sudah menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar. Dan karena belum ada peraturan daerah, maka anggaran tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran 2013.

“Selain program Jamkesmas, pemerintah daerah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar dari dana APBD 2013 untuk program Jamkesda. Sehingga dengan diberlakukan program Jamkesda di Kabupaten Nias, maka pelayanan kesehatan masyarakat ada peningkatan,” ungkapnya.

Diharapkan kepada DPRD Kabupaten Nias, supaya rancangan peraturan daerah tentang Jamkesda yang sudah disampaikan pada 2013, agar disahkan. Sehingga program Jamkesda di Kabupaten Nias dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hingga berita ini dibuat, NBC belum meminta tanggapan anggota DPRD Kabupaten Nias tentang belum disahkannya peraturan daerah tentang Jamkesda. [TEM]

Related posts