KINERJA PEMERINTAHAN

DPRD: LPJ Bupati Nias Utara 2013 “Copy-Paste”

Edward Zega dan Ketua DPRD Nias Utara

Edward Zega dan Ketua DPRD Nias Utara

LOTU, NBC – Fraksi Golkar dan Fraksi Rakyat Bersatu DPRD Kabupaten Nias Utara mempertanyakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Nias Utara tahun 2013. Penyampaian laporan dimaksud dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya berupa salin-tempel (copy-paste) dari laporan LPJ tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan pada rapat paripurna penyampaian tentang pandangan fraksi terhadap laporan Bupati Nias Utara tahun 2013 yang disampaikan pada Mei lalu, di aula DPRD Kabupaten Nias Utara, Selasa (3/6/2014).

“Jika dibandingken dengan setiap indikator kinerja, tidak semua capaian kinerja dilaporkan. Laporan yang disampaikan sama dengan laporan pada 2012 yang lalu. Artinya, laporan ini hanya berupa copy-paste saja,” kasa Asa’aro dengan nada tinggi.

Seperti yang dibacakan anggota Fraksi Golkar, Asaaro Lase, dari LPJ tersebut tidak ditemukan hasil program kerja tahun 2013. Misalnya saja di Dinas Kesehatan, yang membuat laporan angka kelahiran bayi per seribu kelahiran hidup 12 orang. Data ini sama dengan data tahun 2012. Kemudian angka kelahiran ibu melahirkan sebanyak 2 per seratus ribu kelahiran hidup.

“Untuk itu, Fraksi Golkar menyimpulkan bahwa LPJ ini hanya berupa copy-paste dari laporan tahun sebelumnya sehingga realita program kerja tidak diketahui. Untuk itu disarankan kepada saudara bupati kiranya mengevaluasi semua SKPD yang tidak mampu menerjemahkan visi-misi bupati hingga 2016 mendatang. Terlebih kepada SKPD yang menyampaikan laporan berupa copy-paste,” kata Asa’aro.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Rakyat Bersatu, Alim Yunus Hulu, saat membacakan pandangan fraksinya bahwa setelah ditelaah, dalam LPJ tidak ditemukan capaian kerja pada 2013. “Dari LPJ yang disampaikan, yang dijelaskan hanya capaian kerja tahun 2012, sementara tahun 2013 tidak ada,” kata Alim.

Sedihnya lagi, penyampaian LPJ Bupati Nias Utara ditengarai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian LPJ kepada Lembaga DPRD. Pada Pasal 17 Ayat 1 menyatakan bahwa penyampaian LPJ bupati maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, ternyata Pemerintah Kabupaten Nias Utara melanggar PP tersebut dimana pada penyampaian nota kesepahaman LPJ Tahun 2013 disampaikan di lembaga DPRD pada 7 Mei 2014.

Menanggapi hal itu, Bupati Nias Utara Edward Zega mengatakan bahwa itu hal yang wajar saja. “Setiap penyampaian laporan pasti ada perbaikan. Yang penting, kami terima usulan untuk perbaikan ke depan. Saya kira tidak ada kesalahan dari SKPD menyampaikan LPJ, hanya perbedaan saja sebelum dibahas,”  kata Erward kepada NBC seusai rapat paripurna tersebut. [NDH]

Related posts