PEMILU LEGISLATIF 2014

Predator Demokrasi di Nias Selatan

Oleh Fotarisman Zaluchu

Fullscreen capture 562014 41431 PMNBC — Kejadian memalukan dalam peristiwa demokrasi di Indonesia ditorehkan dari salah satu wilayah di Pulau Nias, yaitu dari Kabupaten Nias Selatan. Sebagaimana disampaikan dan diberitakan oleh berbagai media, di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan terjadi kecurangan masif yang dilakukan secara terang-terangan. Ratusan orang terlihat mencoblos kertas suara pada beberapa nama yang menjadi calon anggota legislatif. Pencoblosan massal itu terjadi terang-terangan oleh masyarakat disertai oleh petugas dengan iming-iming uang ratusan ribu rupiah.

Akibat pencoblosan massal tersebut, sebanyak 35 TPS di Kabupaten Nias Selatan harus  melakukan pemungutan suara ulang meski Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di semua TPS di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan. Pengulangan pencoblosan di beberapa TPS saja sudah menunjukkan betapa buruknya pelaksanaan demokrasi di sana, apalagi jika seandainya dilakukan pengulangan pemungutan suara.

Peristiwa di atas mengingatkan kita pada kejadian serupa pada 2009, di mana kecurangan juga diduga terjadi. Pada saat pesta demokrasi dilaksanakan di sana, terjadi kehebohan karena KPU diduga berpihak kepada peserta pemilu. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghitungan suara ulang. Pada Pemilu 2004, kehebohan juga terjadi karena semua anggota KPU tidak bertanggung jawab terhadap proses politik di sana.

Penyebab utama kekacauan di atas, siapa lagi kalau bukan elite politik yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Menurut berita yang tersebar luas, aksi kecurangan tersebut berujung kepada beberapa nama saja. Mereka adalah caleg yang mengikuti Pemilu Legislatif 2014 dan bersaing pada tingkat nasional dan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten.

Korbannya adalah Masyarakat

Ulah elite politik di Nias Selatan tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya juga sejumlah elite di Nias Selatan juga telah merusak sistem demokrasi pada saat pembentukan Kabupaten Nias Selatan terjadi. Pasca-pemekaran Kabupaten Nias Selatan, bukannya menyatukan diri untuk membangun Kabupaten Nias Selatan, para elite politik lokal di sana bertarung dan bersaing sesama mereka, bahkan sampai sekarang api persaingan antarelite di sana menyebabkan perpecahan sampai pada level akar rumput.

Kurang cepatnya kemajuan di Kabupaten Nias Selatan sekarang ini juga, menurut saya, akibat elite politik yang selalu saja bertarung sesama mereka. Kita bisa baca dari pemberitaan di NBC bagaimana para elite politik saling “klaim” sesama mereka dan menyeret persaingan antarmereka ke dalam ranah politik dan hukum. Dan, korbannya tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat Nias Selatan sendiri.

Rangkaian peristiwa di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa pada saat momentum demokrasi melalui Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan, secara khusus di Nias Selatan, masyarakat justru telah dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh elite politik. Dengan gaya ala Machiavelli, mereka menggunakan berbagai kelemahan yang ada di masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Kelemahan pada masyarakat yang mereka gunakan adalah, pertama, belum meleknya masyarakat di Nias Selatan secara politik mengenai makna sistem demokrasi.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk di Nias Selatan, belum mengerti apa artinya politik dan demokrasi. Dengan pemahaman yang sederhana sekalipun, regulasi pemilu sebagai bagian dari demokrasi masih dimaknai sekadarnya saja, yaitu hanya datang ke TPS. Sesudahnya, banyak masyarakat yang tidak paham mengenai institusionalisasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Kedua, belum sadarnya masyarakat mengenai risiko politik dan risiko hukum. Melakukan tindakan yang berbuat curang di dalam pemilu jelas akan menimbulkan risiko politik dan hukum. Bahwa pelakunya bisa mendapatkan sanksi hukum, banyak warga masyarakat kita yang masih tidak perduli akan hal itu. Mereka masih memandang bahwa segala perbuatannya hanyalah sebatas tindakan yang zonder hukuman. Mereka lupa bahwa di dalam kehidupannya, meskipun tertinggal dan buta huruf sekalipun, mereka terikat akan hukum yang ada di negeri ini.

Ketiga, belum mengertinya masyarakat mengenai haknya dalam demokrasi. Masyarakat di Nias Selatan yang melakukan tindakan pencoblosan massal itu jelas sama sekali tidak paham bahwa merekalah yang empunya kedaulatan. Di dalam konstitusi jelas disebutkan bahwa kedaulatan di negeri ini dipegang oleh rakyat. Artinya, rakyatlah yang seharusnya menentukan pilihannya, dan bukan elite politik. Akan tetapi, yang terjadi adalah masyarakat seolah diberikan pemahaman bahwa para elitelah yang berkuasa dan masyarakat hidup untuk mengabdi demi kepentingan para elite politik. Sebuah logika yang begitu cerdas membalikkan keadaan yang sebenarnya.

Demi keuntungan sendiri (baik secara pribadi maupun untuk kepentingan partai politik), sejumlah elite politik di Nias Selatan memang telah berperan secara sangat buruk dan menjadi predator demokrasi yang laiknya dibangun dengan baik di Nias Selatan. Alih-alih memberikan cermin dan contoh yang baik, mereka malah menjadikan diri sebagai aktor lokal dengan popularitas buruk di tingkat nasional. Belum pernah ada aksi buruk dalam demokrasi Indonesia seperti yang dipertontonkan dengan sangat terbuka sebagaimana halnya di Nias Selatan.

Negara Teater

Terlihat benar kepada kita bahwa para elite yang memotori kejadian di atas hanyalah mengejar kekuasaan. Kepentingan kekuasaan yang begitu besar menyebabkan hasrat yang sangat luar biasa sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi di parlemen. Mereka tidak sanggup bersaing secara fair play karena mungkin mereka tidak percaya diri bahwa mereka akan bisa mendapatkan kekuasaan jika bertarung dengan bersih. Elite politik seperti ini benar-benar predator demokrasi yang hanya tahu memangsa dan tidak peduli pada akibat di balik perbuatan buruknya.

Predator demokrasi pada gilirannya akan menyebabkan masyarakat yang tidak paham makna demokrasi itu semakin tidak percaya pada sistem yang ada. Mereka mengajari masyarakat bahwa yang sedang terjadi adalah sebuah sandiwara belaka sehingga bisa diakali. Alih-alih memberikan pendidikan politik yang baik, mereka malah menjelaskan bahwa politik itu hanyalah sebuah panggung demokrasi semata. Sebagaimana dijelaskan oleh Geertz sebagai negara—dalam hal ini Nias Selatan sebagai sebuah wilayah tradisional—teater. Apa itu negara teater? Di dalam negara teater yang terjadi hanyalah sebuah simbolisme dan seremoni belaka.

Memang selama ini di Nias Selatan telah berlangsung berbagai macam ritual yang diorganisasi oleh elite politik, termasuk yang terjalin di dalam keberlangsungan pemerintahan dan terutama kehidupan sosial politik di sana. Sayangnya, jika meminjam tesisnya Geertz, semuanya itu hanyalah sebuah regulasi seremonial belaka. Termasuk di dalam apa yang barusan saja terjadi, pemilu legislatif telah dimaknai secara seremonial oleh para elite politik sehingga masyarakat di Nias Selatan bisa mereka bodoh-bodohi begitu rupa. Mereka memainkan aksi teaternya seolah berpartisipasi pada kepentingan masyarakat, seolah prihatin dengan kondisi masyarakat, seolah berempati terhadap kehidupan masyarakat. Padahal, semuanya sama sekali tidak demikian.

Elite politik yang menjadi predator demokrasi juga akan merusak kepercayaan masyarakat bahwa merekalah yang memiliki Nias Selatan. Dan mungkin inilah yang menyebabkan partisipasi masyarakat selama ini dalam pembangunan di sana amat rendah. Sistem transaksi atas nama uang, menyebabkan para pemilih hanya berperan pada saat elite politik mampu memberikan uang. Jika tidak ada uang, para pemilih tidak akan menggunakan peranannya.

Mudah mengetahui akibat dari hal ini, yaitu masyarakat akan selalu memandang uang sebagai pengganti waktu, informasi atau partisipasinya. Maka tidak ada lagi yang namanya kerelaan bahkan partisipasi, meski itu adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Demikianlah kita menyaksikan sebuah kejadian yang menyedihkan telah terjadi berulang-ulang di Nias Selatan. Semuanya selalu saja dilakukan oleh elite politik di Nias Selatan, yang memainkan aksi teatrikalnya, demi sebuah kekuasaan. Ini bisa berulang kembali jika beragam aksi tidak segera dilakukan.

Pemberdayaan politik masyarakat, pemberian sanksi sosial kepada elite politik curang dan culas, dan penegakan hukum, adalah beberapa di antaranya selain daripada pembenahan pengawasan pemilu yang harus dilakukan secara nasional. [FOTARISMAN ZALUCHU, Mahasiswa Program Doktor di University of Amsterdam, Amsterdam, Belanda]