13.612 RTS Penerima Raskin di Kota Gunungsitoli

Yohanes Halawa

Yohanes Halawa

GUNUNGSITOLI, NBC — Sebanyak 13.612 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kota Gunungsitoli dapat menebus jatah raskin hingga enam bulan ke depan. Demikian disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Kota Gunungsitoli Yohanes Halawa yang ditemui NBC di kantor Wali Kota Gunungsitoli, Selasa (1/4/2014).

Penebusan jatah raskin tersebut sesuai dengan surat permintaan alokasi (SPA) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli. Menurut Yohanes, jatah beras yang bisa ditebus yaitu jatah untuk Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember.

Yohanes mengatakan, penerbitan SPA tersebut dilakukan Wali Kota Gunungsitoli berdasarkan instruksi presiden kepada menteri, lembaga kementerian non pemerintah, Gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Tujuannya adalah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional.

Masih Menunggak

Dua kelurahan dan satu desa di Kota Gunungsitoli hingga kini masih menunggak pembayaran raskin jatah Januari dan Februari 2014. Ketiganya adalah Kelurahan Pasar, Kelurahan Ilir, dan Desa Madula.

Kepala Lingkungan III, Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli Abdulrahman Sarumpaet yang dihubungi NBC melalui telepon seluler, Selasa (1/4/2014) membenarkan jika saat ini raskin untuk jatah Januari dan Februari belum dibagikan kepada masyarakat.

Menurut dia, keterlambatan pembagian raskin ini bukan kesalahan dari Bulog maupun Pokja Kecamatan atau Pokja Kelurahan, tetapi disebabkan oleh keterlambatan pembayaran uang tebusan beras oleh warga.

“Di lingkungan yang saya pimpin, sembilan keluarga lagi masih belum membayar uang untuk penebusan beras, sehingga kita harus menunggu semua lengkap uangnya baru kita serahkan ke kelurahan,” ujar Abdulrahman.

Sementara itu, Pokja Kecamatan Gunungsitoli Syahrial yang ditemui NBC di kantor Camat Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Selasa (1/4/2014), mengungkapkan, selain belum membayar tebusan raskin, ketiga daerah tersebut juga belum menyerahkan berita acara rapat desa.

Menurutnya, pihak kecamatan telah berulang kali meminta agar ketiga desa tersebut menyerahkan berita acaranya, tetapi hingga kini belum kunjung dipenuhi. [WAN]

Related posts