PENDIDIKAN DI PULAU NIAS

USBM, Perdagangan Pendidikan dan Pangsa Pasar di Nias

Oleh Fotarisman Zaluchu

Ilustrasi: perguruan tinggi | Foto: Google.

NBC — Baru saja kita mendengar kabar menyedihkan mengenai keluhan sejumlah mahasiswa yang kabarnya ditelantarkan oleh salah satu kampus di Medan. Berharap melaksanakan studi banding, ternyata mereka melakukan pembelajaran. Kondisi mereka juga tidak didukung sama sekali oleh pemerintah daerahnya (NBC, 19/2/2014). Sejenak saja  membuka file di NBC, kampus itu, Universitas Setia Budi Mandiri, adalah “pemain lama” dalam melakukan tindakan yang, menurut saya, ilegal, yaitu penyelenggaraan kelas jauh. Dalam berita NBC (28/2/2011), USBM harus menghentikan aktivitasnya walaupun telanjur merekrut ratusan mahasiswa.

Sewaktu saya mencoba melakukan tracking terhadap USBM di Badan Akreditas Nasional-PT (lihat gambar 1), saya menemukan informasi mengenai status akreditasi Program Studi dari USBM. Dari 8 program studi (prodi) yang ditawarkan, 4 prodi lagi akan kedaluwarsa pada 2014, sisanya akan akan kedaluwarsa antara 2016 dan 2018. Semua prodi kampus itu memiliki peringat C. Tidak ada yang B, apalagi A.

 

Iseng-iseng, saya kembali melacak keberadaan USBM melalui situs webnya di www.usbm.ac.id dan menemukan hal unik. Jika membandingkan dengan copy MOU antara Bupati Nias Selatan dan Rektor USBM, ternyata saya tidak menemukan nama Drs. Daniel Sitanggang, SE, MM di jajaran Manajemen (gambar 2a dan b), sebagaimana diakui dalam web resminya tersebut. Rektor USBM adalah Dr. Keysar Panjaitan, MPd. Informasi berikutnya saya telusuri dari web itu, ternyata kampusnya hanya ada dua, yaitu Kampus Utama Jl. Asrama No. 8, dan Kampus I: JL. A.H Nasution No. 34-36.  Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20112.

Mungkin pihak USBM bisa saja berdalih bahwa pengangkatan rektor baru sudah dilakukan sejak tahun 2013. Itu jika informasi tersebut benar. Tetapi, jika ternyata tidak, bagaimana menjawabnya? Bukankah mereka juga seharusnya wajib memberikan informasi terbaru tentang mereka kepada publik? Demikian juga dengan kampusnya, bagaimana mungkin ada kampus di Nias Selatan—berita NBC, sementara jelas tertulis hanya ada dua kampus dan dua-duanya ada di Medan. Penasaran mengenai Rektornya bernama Daniel Sitanggang tersebut, saya menelusurinya di laman http://pdpt.dikti.go.id/ dan menemukan bahwa yang bersangkutan adalah Dosen PNS Dpk yang masih aktif. Sementara Rektor di laman USBM adalah Dr. Keysar Panjaitan, ternyata adalah dosen di Universitas Negeri Medan. Kemungkinan besar, saya menduga, Daniel Sitanggang memang benar adalah Rektor USBM sekarang karena ada larangan rangkap jabatan bagi dosen PNS di luar PNS di bawah naungan Kemdiknas untuk menjadi dosen tetap di perguruan tinggi swasta. Saya hanya menggunakan informasi dari web karena tidak mungkin saya bisa melakukan klarifikasi ke Kopertis Wilayah I.

Penyelenggaraan kuliah dengan metode Kelas Jauh memang sudah lama dihapuskan bahkan dilarang, meski banyak kampus di Indonesia secara diam-diam tetap melaksanakannya. Pada 18 April 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 109 Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013. Dengan demikian, PJJ ini legal dan menurut berita yang saya lacak, USBM ternyata salah satu dari 11 Kampus  yang berada dalam konsorsium penyelenggara PJJ di Sumatera Utara. Maka, soal keabsahan PJJ oleh USBM kelihatannya sudah benar.

Akan tetapi, keanehan muncul jika kita membandingkan hal tersebut dengan kedua Peraturan Menteri tadi. Kedua Peraturan Menteri tersebut—yang terakhir berlaku untuk seterusnya—mengisyaratkan pentingnya kemampuan sebuah kampus penyelenggara di dalam mengelola sebuah PJJ, yaitu dengan adanya kemampuan SDM yang baik, teknologi yang baik serta seperangkat rambu-rambu lain yang tidak mudah. Selain itu, yang lebih penting lagi, adalah, diisyaratkan bahwa Program Studi penyelenggara PJJ setidak-tidaknya berakreditasi B.

Karena itu, ada yang tidak beres dan saya curigai tendesinya pada pelanggaran peraturan di atas oleh USBM. Pokok persoalannya ada pada 2 hal. Pertama, bagaimana mungkin mereka bisa bergabung ke dalam konsorsium PJJ sementara tidak satu pun program studinya berakreditas B? Kedua, bagaimana mungkin mereka menyelenggarakan PJJ di Nias Selatan, sementara kemampuan penyelenggaraan PJJ di Nias Selatan—jika benar—amat lemah. Ambil contoh, mengenai koneksi internet untuk mendukung pembelajaran. Dengan kapasitas internet seperti sekarang, mustahil bisa melakukan PJJ. Menurut Pasal 7(e) Peraturan Menteri tahun 2013, PJJ “memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat”. Mungkinkah hal itu bisa dilakukan dari Pulau Nias? Jelas tidak mungkin.

Modus yang saya lihat adalah terjadi semacam upaya kamuflase Kelas Jauh. Penjelasannya sebagai berikut. USBM mencoba menutupi diri dengan berdalih memiliki hak menyelenggarakan PJJ, tetapi kemudian tidak memenuhi kewajiban PJJ sepenuhnya. Maka, jalan pintas diambil, yaitu membawa mahasiswa ke Medan untuk belajar tatap muka. Seolah PJJ telah dilaksanakan dalam laporan, tetapi dalam pelaksanaan adalah Kelas Jauh. Dugaan saya seperti demikian.

Kembali kepada pokok persoalan. Sebuah MOU yang ditandatangani oleh Bupati, tentunya tidak datang begitu saja ke mejanya. Pasti ada yang menyampaikannya. Proses sebuah MOU berjenjang. Itu pasti dipersiapkan oleh hasil telaah anggota staf di Dinas Pendidikan. Setelah jadi, kemudian berkonsultasi dengan Biro Hukum di Kantor Bupati. Lalu kemudian dirampungkan dan diparaf oleh Sekretaris Daerah sebelum kemudian dibawa masuk ke Bupati. Proses sebuah MOU seharusnya seperti demikian. Namun, andaikan saya seorang Kepala Dinas, apa yang saya lakukan jika sebuah Kampus mendatangi saya, kemudian membicarakan mengenai penyelenggaraan PJJ? Saya pasti akan melakukan persis penelurusan informasi seperti di atas. Saya akan mencari informasi mengenai keberadaan kampus tersebut dan kemudian membandingkannya dengan aspek lain. Semua mudah didapatkan asalkan punya keinginan untuk berusaha. Sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan di Nias Selatan tidak berlaku demikian.  Entah apa alasannya, penandatanganan MOU yang, menurut saya, cacat isi tersebut jelas sangat disesalkan.

Perdagangan Pendidikan

Kasus ini menjadi sebuah catatan dan bahan permenungan kepada kita, bagaimana perdagangan pendidikan sekarang ini menerobos sampai pelosok, termasuk di Pulau Nias. Beberapa tahun yang lalu, ada kampus yang sudah merekrut ratusan calon mahasiswa di Kota Gunungsitoli. Mereka mendapatkan uang pendaftaran dan janji pendidikan berkualitas. Dengan bangunan seadanya, mereka mengklaim mendapat izin dari petinggi daerah. Mereka lupa bahwa soal izin penyelenggaraan pendidikan tinggi, masih berada di tangan Menteri Pendidikan.

Pulau Nias memang menggiurkan sebagai pasar pendidikan. Jauhnya pusat pendidikan utama terdekat (Medan) menjadi salah satu alasan bagi banyak orangtua untuk percaya pada lembaga pendidikan “abal-abal”. Di Medan, sebuah kampus tersebut mungkin saja sudah tidak dipercaya lagi. Namun, dengan polesan “aspal  (asli tapi palsu)”, mereka kemudian beralih rupa seolah memberikan solusi kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk mengirimkan anak-anaknya ke tempat yang jauh.

Pola pendekatan lembaga-lembaga seperti ini biasanya bermain di level atas. Mereka mendatangi petinggi daerah yang tidak punya kesempatan membuka-buka lembaran peraturan, kemudian mengalihan tugas tersebut kepada anggota staf di bawahnya yang juga lemah dalam pemahaman aturan. Tiba-tiba sontak, sebuah kampus mengklaim sebagai yang paling top. Ini belum lagi berkelindan dengan mental birokrat yang ingin mengamankan beberapa alokasi dana, di antaranya SPPD dan biaya supervisi serta biaya-biaya pengelolaan lainnya yang bersumber dari APBD.

Model produksi kampus-kampus seperti ini mengingatkan saya pada sebuah buku  yang sudah lama ditulis, berjudul: McDonalisasi Pendidikan Tinggi oleh Heru Nugroho. Dosen UGM itu mengkritik bagaimana model gerai ala McDonal menyebar ke mana-mana, dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi. Tidak Cuma PTS, beberapa PTN juga melakukannya meski dengan cara tersembunyi dan cukup halus.

Pangsa pasar yang besar jelas mendorong USBM untuk mengadu untung ke Pulau Nias. Dan, bukan hanya mereka. Beberapa kampus “produk Medan dan Surabaya” saya dengar juga merangsek, menyeberangi lautan untuk mencoba memengaruhi masyarakat di sana yang jelas tidak bisa membedakan mana kampus yang terkakreditasi dan yang mana yang tidak. Mereka menawarkan beragam gelar dan ironisnya laku keras.

Memang, kebanyakan masyarakat kita terbenam dalam euforia “asal sudah sarjana”. Masyarakat lupa bahwa salah seorang trainer terbaik di Indonesia, Andrias Harefa, adalah produk tanpa gelar. Ia dikenal sebagai “manusia pembelajar” dengan karya-karya motivasi dan inspirasi yang menggugah. Beruntung saya pernah berkenalan dengan orang Nias seperti itu, yang tidak mengandalkan gelar untuk bisa menjadi “seseorang” yang diakui di Indonesia ini.

Ke depan, apalagi nanti menjelang tahun ajaran baru, NBC mungkin perlu me-link portalnya dengan informasi pendidikan, semisal BAN-PT dan atau portal pendidikan Dikti dengan sedikit modifikasi tentunya. Selain itu, informasi mengenai kasus-kasus seperti USBM ini jelas bisa menjadi pembelajaran. Selain itu, NBC juga bisa berperan sebagai social pressure untuk mengoreksi yang salah. Jika saya—lagi-lagi hanya andaikan—adalah Bupati Nias Selatan, saya akan segera memanggil jajaran terkaitnya—seperti sudah saya jelaskan di atas—meminta mereka membuat laporan dan kemudian mengevaluasi MOU tersebut. Selalu ada klausul di ujung sebuah MOU, yaitu mengenai adanya perbaikan di “kemudian hari”.

Perombakan mental masyarakat kita mengenai asal sudah sarjana harus diubah. Perlu edukasi melalui sekolah-sekolah. Pendidikan kewirausahaan mungkin bisa diintegrasikan. Beberapa tokoh masyarakat di bidang kewirausahaan patut diberikan kesempatan untuk mendorong anak-anak SMA berpikir soal membangun usaha.

Kejadian di atas juga panggilan kepada orang Nias yang sudah berhasil di perantauan, untuk jika ada waktu, sekadar berkunjung ke sekolahnya yang lama, memberikan penjelasan singkat mengenai akses informasi dan pilihan studi kepada anak-anak Nias di Pulau Nias. Tanpa ada semangat untuk melakukan sesuatu, masyarakat kita hanya akan menjadi korban para pedagang pendidikan [Fotarisman Zalucu, Penulis adalah Seorang PNS di Pulau Nias, Sedang Belajar di University of Amsterdam, Belanda]

Related posts