KESETARAAN JENDER

Jujuran dan Posisi Perempuan Nias

Oleh Fotarisman Zaluchu

Perempuan Nias menuntut hak dan perlakuan adil. | Foto: Diolah http://suaraperempuanpesada.wordpress.com/

NBC — Beberapa diskusi menarik mengenai  pernikahan di Nias mengangkat isu mengenai besarnya jujuran (böŵö). Ada ide yang menyampaikan bahwa seharusnya besarnya jujuran ini dikembalikan kepada fondrakö yang telah ada. Namun, ide ini jelas mentah karena kesepakatan mengenai besaran jujuran dalam pernikahan di Pulau Nias sudah lama meninggalkan prinsip fondrakö ini. Besarnya jujuran adalah hak prerogatif keluarga yang ingin menjalin hubungan. Selalu ada pilihan: meneruskan hubungan atau berhenti sama sekali.

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Masih belum jelas sebenarnya, mengapa ada pihak yang keberatan dengan besarnya jujuran di Pulau Nias. Jika menggunakan sudut pandang ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga laki-laki, kelihatannya tidak terlalu menjadi masalah karena pihak laki-laki sebenarnya bisa membatalkan pernikahan jika, menurut mereka, jujurannya terlalu besar. Namun, buktinya, sampai sekarang hanya sedikit pernikahan yang kemudian gagal karena masalah ini. Bukankah pihak laki-laki selalu punya cara untuk mendapatkan mempelai idaman hati?

Demikian juga dengan penolakan besarnya jujuran jika hal itu dianggap tidak sesuai dengan kitab suci. Bukankah selama ini jika ada pernikahan, pimpinan agama diminta hadir dan memberikan restunya kepada kedua mempelai? Dan, bukankah tidak pernah ada penolakan secara terbuka dari pimpinan agama mengenai besarnya jujuran ini?

Lalu jika jujuran ini besarnya dianggap sangat keterlaluan, mengapa pihak pemerintah tidak pernah memberikan larangan jika dianggap itu berlawanan dengan prinsip yang ada. Setiap pernikahan di Pulau Nias bukankah harus dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai lambang legalitas negara?

Jadi, mengapa nilai jujuran ini harus dipikirkan ulang? Apa dasar yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan argumentasi yang lebih masuk akal mengenai hal ini?

Jeritan Hati

Beberapa tahun yang lalu, kita mendengar sebuah lagu Nias berjudul: “Ni Hökha- Hökha. Cuplikan syairnya seperti ini:

Hadia uŵai nukha so la’a-la’a, hadia uŵai mbunga kaowe ana’a

Tödögu bakha, hulö nihökha-hökha, mae molö idanö hörögu zalua baeha.

 

Lö faehu ira gamaŵaö goŵöliwa, tola ni’andrö tedou tola göi alö

Löuila utimba meno lala wangandrö, me ono alawe ndra’o samu’a fo’ömö

 

Harumani sa’ae lö khömi famatimba, milau goŵasa mi bözi garamba no mi’o sebua

Lö mi angeragö hadia dania zalua na no aefa ŵalöwa.

He mafatö dölama ŵohalöwö ba laza, no aröröga ŵamu’a fo’ömö goŵasa sebua

Ihötöi göi ebua ndraono sedöna sekola he manö uŵisa

Mi angeragö ama mi angeragö ina, tenga si sökhi ba mbö’ö fefu da’a

Lagu di atas diciptakan oleh Faty Zebua dan pertama sekali dipopulerkan oleh Widya Mendröfa berduet dengan penciptanya. Lagu tersebut sebenarnya adalah sebuah ungkapan bahwa jujuran di Pulau Nias telah menciptakan penderitaan kepada perempuan Nias. Tentu saja penciptanya tidak sembarangan mengarang lagu, tetapi syair-syair tersebut adalah aspirasi dan ekspresi nurani perempuan Nias yang di kemudian hari menderita.

Bayangkan saja, bagaimana seorang perempuan yang seharusnya berbahagia karena ia akan memulai hidup baru dengan suaminya harus meratap dan menangis pada hari pernikahannya karena sejak saat itu ia harus hidup tidak lebih baik.

Mudah menemukan bahwa perempuan Nias yang mengalami penderitaan dalam pernikahan kemudian harus bekerja keras dan banting tulang untuk membayar utang keluarga laki-laki (yang kini menjadi keluarganya) dalam rangka mencukupi jujuran yang diminta oleh pihak perempuan sendiri.

Dalam sebuah wawancara pendahuluan dengan salah seorang informan dalam penelitian saya, saya diberi tahu bahwa di rumah mertuanya, seorang perempuan Nias tidak boleh lagi berlaku apa adanya. Ia harus bekerja keras. Informan tersebut menyampaikan bahwa pada pagi hari, pintu kamarnya digedor oleh mertuanya guna mengingatkan bahwa pagi sudah menjelang dan mereka harus bekerja. Bukan sekali dua kali ia mendengar kata-kata mertuanya bahwa mereka harus bekerja keras dan segera ke turun ke ladang, semua dalam rangka ŵamu’a fo’ömö ‘membayar utang’.

Fakta lain bahwa perempuan di Nias kemudian menderita dalam pernikahannya akibat jujuran yang sangat besar sehingga kemudian ia harus bekerja keras untuk menopang keluarga suaminya melunasi utang tersebut sebenarnya mencuat kembali sebagaimana disampaikan dalam laporan Pesada (2013) yang seminarnya dimuat dalam rubrik Nias Bangkit, beberapa waktu yang lalu. Laporan tersebut mencuplik beberapa akibat dari besarnya jujuran, antara lain kemudian adalah utang yang menumpuk dan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT di Pulau Nias memang masih belum terekam dengan baik. Jika saja mungkin dilakukan penelitian yang mendalam mengenai hal ini, menurut saya, mungkin akan terungkap fakta-fakta yang lebih masif lagi, yaitu bahwa perempuan yang telah menikah kemungkinan besar berada dalam ancaman kekerasan rumah tangga oleh suaminya sendiri.

Dengan demikian, patutlah kita mengerti bahwa sebenarnya yang paling berkepentingan dengan besarnya jujuran adalah kaum perempuan di Nias. Merekalah yang suaranya harus didengar dan paling berhak untuk dimengerti jika kita ingin mendiskusikan mengenai besarnya jujuran di Pulau Nias.

Bahwa pihak-pihak lain tidak menyampaikan suaranya, bahkan terkesan mendiamkan masalah ini, salah satu alasannya adalah karena memang perempuan di Pulau Nias berada dalam posisi yang termarjinalkan. Pihak lain tidak memiliki agenda yang begitu mendesak karena mereka berada dalam posisi yang lebih baik dan lebih menguntungkan, dibandingkan dengan perempuan Nias. Ada apa?

Penyebab: Posisi Perempuan Nias

Pascarekonstruksi dan rehabilitasi dampak gempa di Pulau Nias, di salah satu laporan dari Oxfam (2007) yang bekerja di beberapa kecamatan di Pulau Nias, terungkap laporan betapa beratnya pekerjaan kaum perempuan—yang telah menikah. Mereka harus bekerja dan membanting tulang untuk menggerakkan aset rumah tangga, dari pagi sampai dengan malam hari. Meski mereka memegang peran yang sangat esensial, akses mereka terhadap berbagai keputusan, termasuk untuk kepentingan pribadinya sendiri, sangat minim bahkan hampir tidak ada.

Fenomena ini juga pernah dicatat oleh oleh Andrew Beatty dalam bukunya Society and Exchange in Nias (Oxford, 1992). Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan-pertemuan sosial dan kemasyarakatan, perempuan Nias umumnya tidak memiliki peran apa-apa, kecuali memasak dan melayani pelaksanaan pertemuan tersebut. Perempuan Nias umumnya tidak akan menjawab apa-apa meskipun ditanyakan karena semua keputusan ada di tangan laki-laki (suaminya).

Salah satu laporan penelitian lain yang baru saja dilakukan di Kecamatan Lölöwa’u mengungkapkan keberadaan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

“Sebagian besar anak laki-laki yang baru menikah akan tinggal bersama orangtua dalam waktu yang tidak ditentukan. Jika pasangan ini sudah mampu membayar utang sebagai akibat pernikahan, barulah mereka berupaya menempati rumah secara terpisah. Suami adalah penanggung jawab kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ironisnya, masih banyak suami bermalas-malasan bekerja, bahkan mempunyai kebiasaan buruk, yaitu mabuk-mabukan. Akibatnya, istri harus bekerja keras menyadap karet dan mencari daun ubi jalar untuk makanan ternak mereka.” (Angkasawati, 2013)

Dalam sistem sosial di Pulau Nias, perempuan sama sekali tidak diperhitungkan, kecuali kemudian dalam pernikahannya. Jika menikah, perempuan Nias akan dihitung sebagai aset yang harus berpindah, dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sehingga kemudian seluruh biaya yang timbul dalam pernikahan dikalkulasikan. Maka, tidak mengherankan jika pernikahan di Nias adalah sebuah proses yang begitu mahal.

Masih dalam penelitian Andrew Beatty (1992), penghitungan biaya yang harus dikeluarkan kepada struktur keluarga perempuan saja bisa mencapai enam tingkatan posisi, di mana masing-masing memiliki porsi tersendiri, meski secara umum bervariasi di seluruh Pulau Nias. Belum lagi biaya yang harus “dibayarkan” kepada para tokoh sosial dan tokoh agama.

Biaya dalam pernikahan itulah yang kemudian menjadi “nasib buruk” perempuan di Pulau Nias. Dan, biaya-biaya itulah yang menentukan lamanya penderitaannya. Biaya yang umumnya berasal dari utang itu bisa kemudian lunas setahun, dua tahun, lima tahun kemudian bahkan mungkin sampai sampai anak cucunya.

Tidak mengherankan jika pada masa lalu, perempuan Nias yang belum menikah harus benar-benar menjaga perilaku dan kelakuannya. Di satu sisi hal itu baik, untuk menjaga nilai moral perempuan Nias dari kemungkinan gangguan lainnya. Namun, di sisi yang lain hal itu muncul karena unsur proteksi aset. Perempuan Nias yang sempat menjadi pergunjingan, “nilai” asetnya akan menjadi lebih rendah dalam pernikahannya kelak.

Posisi perempuan yang dianggap sebagai “warga” kelas dua tersebut bukan bersumber dari mana-mana, melainkan dari konstruksi sosial kemasyarakatan masyarakat Nias yang lebih menjunjung tinggi keberadaan laki-laki. Posisi laki-laki, sebagaimana dalam masyarakat patrinileal, dianggap merepresentasikan posisi yang lebih kuat, berkuasa, dan powerfull.

Riwayat masa lalu di mana kaum aristrokrat dan bangsawan memegang posisi yang amat penting dan kesemuanya adalah laki-laki menyebabkan posisi perempuan begitu diabaikan. Bahwa perempuan harus diperlakukan seperti demikian dan sebaliknya laki-laki harus berada dalam posisi yang lebih baik, justru diciptakan oleh sistem sosial dalam masyarakat Nias sendiri. Dan itu pun masih dilengkapi oleh keberadaan elemen sosial lain yang juga sama posisinya, semisal para tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang juga sebenarnya turut melanggengkan sistem yang membiarkan kedudukan yang lebih rendah kepada perempuan Nias.

Kalau mau jujur, besarnya jujuran sebenarnya hanyalah akibat dari konstruksi masyarakat Nias yang merendahkan perempuan. Taruhlah jujuran bisa ditekan, tetapi posisi perempuan tidaklah serta-merta akan terperbaiki oleh kondisi itu.

Diperlukan perbaikan kultural di dalam masyarakat kita. Perubahan bukan hanya soal jujuran, melainkan lebih pada akar  masalahnya, yaitu sistem sosial masyarakat Nias itu sendiri. [Fotarisman Zaluchu, Mahasiswa PhD di AISSR, University of Amsterdam]

Related posts