KESEHATAN

Gizi Buruk di Pulau Nias, Lebih dari Sekadar Masalah

Oleh Fotarisman Zaluchu

Ofansius Zalukhu, penderita gizi buruk asal Nias Utara, sedang dirawat di RSU Gunungsitoli. | Foto: NBC/Iman Jaya Lase

NBC — Sudah lama Pulau Nias dikenal sebagai daerah dengan berbagai masalah kesehatan. Sayangnya, penanganan masalah ini terkesan biasa saja dan bahkan jauh dari sebaiknya. Para penentu keputusan di Pulau Nias kemungkinan besar tidak memahami persoalan yang sebenarnya sedang terjadi di Pulau Nias.

Dibandingkan dengan seluruh wilayah di Sumatera Utara, Pulau Nias amat jauh tertinggal status kesehatannya. Menggunakan indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dari Kementwrian Kesehatan, level Pulau Nias jauh dari baik. Kabupaten Nias menempati posisi Kabupaten ke-425 dan Kabupaten Nias Selatan ke-435 terburuk dalam hal indikator tersebut (Dinkes Provinsi Sumut, 2010). Level itu amat jauh dengan posisi Kabupaten terburuk lain, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengan (posisi ke-386) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (posisi ke-356). IPKM menggambarkan 24 indikator dan sebagian besar di antaranya melibatkan masalah kesehatan bayi dan anak balita.

Fotarisman Zaluchu. | Foto: Dokumen Pribadi

Pada akhir 2013, di Kabupaten Nias Selatan, ditemukan sebanyak 84 kasus gizi buruk pada anak balita. Angka itu sudah cukup besar, meski masih jauh dari perkiraan ada lebih dari 1.000 anak balita di Kabupaten Nias Selatan yang mengalami gizi buruk. Sementara itu, di Kabupaten Nias dan di Nias Utara, beberapa kasus anak balita gizi buruk telah menjadi perhatian, termasuk di antaranya diangkat dalam berita oleh NBC (27/12/2012, 12/09/2013, dan 9/12/2013). Data tersebut sejatinya merupakan data yang menggambarkan sebuah puncak gunung es dari kasus gizi buruk pada anak balita di Pulau Nias secara keseluruhan. Ironisnya, sebanyak 257 kasus  gizi buruk dan gizi kurang di Kota Gunungsitoli juga ditemukan (NBC, 3/5/2012).

Yang terlihat adalah kasus-kasus yang sudah sangat parah dan kebetulan ada akses ke rumah sakit. Selain itu, perlu juga dicatat bahwa penemuan kasus-kasus di atas adalah karena merupakan bagian dari case-finding (karena pelacakan) program pemerintah. Konon lagi jika hal itu tidak dilakukan, bagaimana kita bisa mengetahui masalah yang sedang terjadi? Case-finding itu pun belum menjangkau mereka yang jauh di pedalaman dan tidak memiliki akses untuk mendatangi fasilitas kesehatan.

Dampak

Data di atas memperlihatkan kepada kita bahwa masalah gizi pada bayi dan anak balita memang sudah merupakan masalah lama yang sampai sekarang sayangnya belum bisa diatasi oleh para penentu keputusan di Pulau Nias. Penanganannya masih dianggap ringan dan biasa. Padahal, problema inilah yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab dari the lost generation di Pulau Nias.

The lost generation yang saya gunakan di sini merujuk pada konsep dampak kurang gizi pada otak anak balita. Kita tahu bahwa gizi buruk akan berakibat pada berkurangnya asupan protein pada otak anak balita. Sementara otak anak balita hanya bisa berkembang sampai dengan umur 5 tahun saja. Jika selama usia balita asupan protein ini kurang, kapasitas volume otaknya menjadi lebih banyak “kosong”-nya daripada “berisinya”. Mereka yang memiliki otak “kosong” pada gilirannya adalah sumber daya manusia yang kalah jauh dalam segala hal, baik dalam kemampuan fisik—karena akan lebih banyak sakit-sakitan—maupun kemampuan nonfisik—termasuk intelegensi dan kemampuan nalar.

Sayangnya, dengan menggunakan asumsi 1.000 anak balita sekarang ini diduga menjadi bagian dari anak balita gizi buruk, bisa dibayangkan mereka kelak akan seperti apa? Merekalah generasi baru di Pulau Nias yang akan kalah kelas daripada mereka yang bergizi lebih baik. Tidak mengherankan jika dalam berbagai diskusi, kita selalu mengeluhkan kapasitas sumber daya manusia asal Pulau Nias yang relatif kalah jauh. Penyebabnya adalah masa lalu ketika asupan gizi yang seharusnya ada, ternyata tidak pernah dikonsumsi sesuai dengan apa yang seharusnya.

Pada kompetisi di tingkat sumber daya manusia inilah kita berhadapan dengan the lost generation. Sumber daya manusia kita dari Pulau Nias adalah produk dari masa umur balita. Dan kondisi ini jelas tidak bisa diubah lagi karena 100 persen kapasitas otak sudah selesai pada usia 5 tahun saja.

Alasan

Mengapa hal itu masih bisa terjadi? Mengapa kita di Pulau Nias masih saja mengalami masalah gizi ini? Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Inayati dkk yang kemudian dipublikasikan dalam International Breastfeeding Journal (2012) menjelaskan berkelindannya berbagai hal di dalam masalah gizi ini. Bukan saja bahwa status sosial ekonomi masyarakat yang masih jauh, melainkan juga berhubungan dengan kekurangpahaman orangtua para anak balita, termasuk para penjaganya (biasanya di Pulau Nias yang menjaga anak ketika ibu bekerja adalah neneknya) mengenai apa yang seharusnya diberikan kepada anak balita. Praktik-praktik tidak sehat terhadap anak balita telah diberikan sejak bayi tersebut menginjakkan kaki ke muka bumi ini.

Temuan ini tentunya “biasa” bagi kita yang tentunya melihat ini sebagai sebuah praktik biasa, di mana ibu seharusnya bekerja, dan memang kondisi sosial ekonomi masyarakat Nias memang seperti demikian adanya. Bertahun-tahun yang lalu, masyarakat Nias memang hidup dalam kondisi seperti demikian, lalu apa yang hendak dilakukan lagi? Mungkin itu adalah pernyataan para penentu keputusan di sektor kesehatan. Masuk akal, tetapi apakah hanya dengan mengalah dan memilih tidak melakukan apa-apa, adalah jawaban dari persoalan the lost generation sumber daya manusia Nias yang kebanyakan dengan kapasitas “kosong” itu? Puaskah kita di masa depan jika Pulau Nias diurusi oleh generasi baru dengan kemampuan fisik dan nonfisik yang amat lemah?

Rasanya sungguh sangat menyedihkan jika jawabannya adalah seperti di atas: “biasa”. Seharusnya para pemimpin dan leading sector di Pulau Nias bertanya kepada dirinya sendiri, “Apakah yang seharusnya bisa dilakukan?” sebab, bukankah mereka dipilih untuk menyelesaikan masalah “biasa” ini sehingga tak lagi menjadi biasa dan menyebabkan masalah yang itu-itu saja dari waktu ke waktu?

Mengingat dampak masalah ini begitu penting dan begitu strategisnya pada masa depan, sudah sepatutnya masalah ini dipikirkan bersama-sama. Dalam rangka meningkatkan status sosial ekonomi—yang tentunya tidak bisa dihadapi dan diubah dalam waktu singkat—para pemimpin daerah seharusnya harus berfokus pada upaya menggenjot upaya menaikkan kemampuan ekonomi lokal—sehingga tidak melulu ekonomi berbasis subsisten—yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi lokal yang sangat rapuh menyebabkan konsumsi pangan lokal pun jauh dari ideal. Kerap menemukan masih ada masyarakat yang mengonsumsi umbi-umbian karena memang tidak ada uang untuk membeli beras. Kerap menemukan anak balita hanya diberikan minuman air putih dan air rebusan beras (gotu-otu) karena memang tidak ada uang untuk membeli susu.

Perubahan pada skala makro harus diikuti dengan perubahan paradigma pada level praktik. Pembangunan rumah sakit di Nias Utara (NBC, 29/1/2014), menurut saya, sebenarnya adalah pemborosan karena hanya menunjukkan pola dan orientasi pembangunan yang bersifat mercusuar. Mengapa dananya tidak dialihkan untuk yang sifatnya mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mencegah penyakit dan mempromosikan anak balita sehat yang pintar dan cerdas. Bukankah untuk menangani mereka yang sakit, fasilitas yang ada bisa dimaksimalkan kegunaannya, stafnya diperbanyak melalui perekrutan sumber daya mandiri, atau menggunakan puskesmas yang ada, tetapi dengan perbaikan sana-sini.

Bukankah pembukaan rumah sakit hanya akan mendorong kebutuhan dana-dana lain yang sifatnya fisik dan barang sehingga kemungkinan kebocoran akan mudah terjadi?

Dalam pengalaman saya mengevaluasi kinerja sebuah LSM di Meulaboh, Aceh, untuk mengurusi kebutuhan promosi kesehatan dan upaya mengubah perilaku masyarakat, hanya butuh kurang dari 5 orang anggota staf saja yang bergerak aktif untuk melayani lebih dari 1.000 warga! Ya, Cuma 5 orang saja.

Yang diperlukan adalah konsentrasi pada pembinaan dan kaderisasi masyarakat lokal, ketekunan para anggota staf kesehatan, dan—satu lagi—komitmen pada persoalan yang sedang dihadapi.

Sekali lagi komitmen diperlukan dalam mengatasi sebuah masalah. Di beberapa kabupaten, para penentu keputusan bekerja sama dengan berbagai elemen untuk melakukan pembenahan sektor kesehatan, termasuk masalah gizi anak balita ini, di antaranya dengan membuka diri pada CSR dari sejumlah perusahaan, membuka peluang mempraktikkan hasil penelitian universitas—di antaranya protein dosis tinggi dan asupan makanan—atau dengan bekerja sama dengan LSM lokal untuk menangani masalah ini.

Praktik-praktik penanggulangan gizi buruk di Pulau Nias, sebenarnya juga bisa diatasi dengan merekrut para fasilitator kesehatan desa. Merekalah yang, menurut beberapa penelitian—dengan nama yang berbeda-beda tentunya, yang bisa bertanggung jawab terhadap setiap desa, dusun, atau kluster area di mana mereka akan bisa menggerakkan masyarakat.

Pertanyaannya, dari mana dananya? Tugas pemerintahlah mengalokasikan dana tersebut ke dalam APBD. Tanpa memiliki pengetahuan dan keyakinan akan urgensi dan betapa besar masalahnya kelak, perhatian terhadap masalah ini akan sangat minim [Fotarisman Zaluchu, Mahasiswa PhD di AISSR, University of Amsterdam]

Related posts