Dana Kesehatan

Rp 50 Miliar untuk Kesehatan Gratis di Nias Selatan

NBC — Masih ingatkah Anda pernyataan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi pada acara peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-47 di Mapolres Nias Selatan, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Kamis (17/11/2011) lalu?

Ya, dalam kata sambutannya, Bupati Nisel mengatakan di hadapan khalayak ramai bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar pada 2012 untuk pelaksanaan program pembebasan biaya kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Furai. Dana itu sendiri bersumber dari dana APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012.

Konon, kebijakan Bupati Nias Selatan ini merupakan program pembebasan biaya kesehatan yang merupakan salah satu visi-misi dan janji mereka pada masa kampanye saat Pilkada Nias selatan dulu.

Mengutip wawancara NBC dengan Idealisman Dachi, untuk program tahun 2011 sampai Desember, dananya telah ada. Dana tersebut telah diprogramkan pada P-APBD tahun 2011 sehingga untuk tahun 2012 sampai Desember, anggarannya akan dipersiapkan dari dana APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 sebesar Rp 50 miliar.

“Kalau kita lihat dari kondisi APBD Nias Selatan tahun 2012 sebesar Rp 600 miliar, dana yang kita butuhkan untuk program pembebasan biaya kesehatan kepada masyarakat Nias Selatan yang sebesar Rp 50 miliar masih kurang dari 10 persen dari dana APBD keseluruhan. Jadi, mengapa hal tersebut tidak dapat kita berikan jika untuk kepentingan rakyat Nias Selatan,” ujarnya.

Bupati Nias Selatan juga menjelaskan, yang dimaksud dengan kategori gratis adalah bila masyarakat Nias Selatan yang berobat ke puskesmas karena sakit tidak akan dikenai biaya apa pun. Perawatan yang dilakukan di rumah sakit kelas III yang ada di Nias Selatan dan bahkan harus dikirim ke rumah sakit yang ada di luar Nias Selatan, segala biaya pengobatannya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Mari kita cermati bersama apa yang menjadi penjelasan Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi di hadapan masyarakat Nias Selatan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-47 di Mapolres Nias Selatan dengan temuan riil koresponden NBC di lapangan beserta wawancara dengan mantan Kadis Kesehatan Medan yang pernah menganggarkan pembiayaan kesehatan masyarakat dalam program jamkesda Kota Medan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan koresponden NBC, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan HM Yamin Medan, sejak Januari hingga Juli 2012, telah melayani sebanyak 38 warga dari Nias Selatan dan memohon agar seluruh perobatan mereka ditanggung melalui Jamkesda Provinsi Sumut atau dikenal dengan program dana talangan.

Setidaknya, sebagai syarat untuk memohon atau menggunakan Jamkesda Provinsi atau dana talangan, calon pasien sendiri harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, camat, puskesmas, dan ditandatangani bupati/wali kota masing-masing kabupaten/kota yang ada.

“Syaratnya harus memiliki surat keterangan ini dan ditandatangani bupati/wali kota. Adapun syarat agar ditandatangani bupati/wali kota. Hal ini bertujuan agar bupati/wali kota melihat kondisi ini dan diharapkan dapat menganggarkan Jamkesda di daerahnya masing-masing,” kata Kepala Seksi Penyusun Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Sugianto S.Sos kepada NBC, Jumat (10/8/2012).

Ke-38 masyarakat asal Nias Selatan itu, masing-masing 5 orang yang memohon pada bulan April, 5 orang yang memohon pada bulan Mei, 13 orang yang memohon pada bulan Juni dan 15 orang yang memohon di bulan Juli.
Pertanyaannya, jika memang Pemkab Nias Selatan telah menganggarkan Rp 50 miliar seperti yang digadang-gadangkan Bupati Nisel Idealisman Dachi pada acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-47 di Mapolres Nias Selatan, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, seperti apa kategori warga yang tidak mampu menurut pemerintahan ini?

Lalu bagaimana pernyataan beliau yang menyampaikan akan menanggung seluruh biaya warganya meski harus mendapatkan perawatan di luar Nias Selatan?

Pertanyaan lain juga muncul, apakah Bupati Nias Selatan tidak melihat kondisi ini? Padahal, syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasien untuk mendapatkan Jamkesda Provinsi Sumatera Utara harus disertai surat rekomendasi dari bupati/walikota.

Mengapa 38 Warga Tidak Bisa Ditanggung?
Berdasarkan data yang dihimpun NBC di website http://niasselatankab.bps.go.id/, menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk 2010 penduduk Nias Selatan berjumlah 289.708 jiwa dengan 60.178 rumah tangga. Kepadatan penduduk Nias Selatan tahun 2010 adalah 159 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Nias Selatan selama kurun waktu tahun 2005-2010 adalah 0,87 persen per tahun. Penduduk perempuan di Nias Selatan sedikit lebih banyak dari laki laki. Ini terlihat dari angka sex ratio sebesar 98,81.

Jika kita bandingkan penduduk Medan, dari 2,7 juta jiwa penduduk (data BPS 2011), Pemkot Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Medan, mengkaver sebanyak 384.855 jiwa dengan dana Rp 25 miliar pada tahun 2010. Jika penduduk Nias selatan yang hanya berjumlah 289.708 jiwa, dan dianggarkan dana sebesar Rp 50 miliar, hal ini sudah dapat mengkaver kesehatan masyarakat di Nisel. Namun, mengapa sebanyak 38 warga Nias Selatan masih memohon biaya perobatan di Dinas Kesehatan Sumatera Utara.

Menelusuri persoalan ini, NBC pun mencoba mencari narasumber yang berkompeten agar dapat menjelaskan bagaimana sesungguhnya atau bagaimana sistem hitung-hitungannya untuk menganggarkan jamkesda kabupaten/kota.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yang semasa kepemimpinannya menganggarkan jamkesda untuk masyarakat Kota Medan berkenan memberikan data kepada NBC.

Menurut mantan Dinas Kesehatan Kota Medan, dana Rp 50 miliar untuk pembebasan biaya kesehatan masyarakat Nias Selatan yang penduduknya berjumlah 289.708 jiwa (sensus penduduk lengkap 2010), sebenarnya sudah bisa membuat pelayanan total coverage atau pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Nias Selatan.

Menurut dia, berdasarkan angka kesakitan di Indonesia, yakni 10 persen dari total jumlah penduduk. Artinya, jika penduduk Nias Selatan berjumlah 289.708 jiwa, angka kesakitan di wilayah itu berkisar 28.970 jiwa. “Sedangkan angka untuk rawat inap, 10 persen dari angka kesakitan. Jadi, angka rawat inap di Nias Selatan itu berkisar 2.897 jiwa,” ungkapnya.

Angka 28.970 jiwa ini, sambungnya, tidak serta-merta menjadi kepesertaan jamkesda di wilayah itu pasti ada peserta Jamkesmas, orang yang berstatus PNS, orang yang berstatus pegawai BUMN, pegawai swasta, wiraswasta dan lain sebagainya. Artinya, status masyarakat yang pegawai PNS, BUMN, pegawai swasta sudah terkaver kesehatannya dari perusahaannya bersangkutan.

“Hitungan kasarnya, kita buat saja masyarakat yang ditanggung itu berkisar 28.000 jiwa dan 10 persen dari yang ditanggung itu mendapatkan perawatan inap berjumlah 2.800 jiwa. Kita bilang saja rata-rata pembiayaan untuk satu pasien itu sebesar Rp 5 juta. Kalau dikalikan 2.800 jiwa, berarti pembiayaan masyarakat untuk rawat inap hanya sebesar Rp 14 miliar. Sedangkan sisanya yang berjumlah 25.200 jiwa yang berstatus pasien rawat jalan, setiap pasien pembiayaan Rp 1 juta, hasilnya adalah Rp 25.200.000.000. Pengeluaran untuk rawat inap berjumlah Rp 14 miliar ditambah dengan pembiayaan untuk rawat jalan sebesar Rp 25.200.000.000, maka hasilnya Rp 39.200.000.000,” ujarnya.

Pertanyaannya singkat saja, sisa anggaran dari Rp 50 miliar setelah dikeluarkan untuk pembiayaan rawat jalan dan rawat inap, akan bersisa sebesar Rp 10.800.000.000. Lalu, mengapa 38 masyarakat Nias Selatan masih memohon ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara agar biaya perawatannya ditanggung melalui APBD Provinsi Sumut?
Pertanyaan ini perlu kita utarakan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Hanya merekalah yang tahu kondisi sebenarnya. [ARAFAT]