MOBIL DINAS

18 Mobil Dinas Pemkab Nias Barat Belum Bayar Pajak

Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulö (kanan) menyerahkan berkas pertanggungjawaban penggunaan APBD 2010 kepada Ketua DPRD Nias Barat. | Foto: NBC/Onlyhu Ndraha

MANDREHE, NBC    Sebanyak 18 unit kendaraan roda empat yang dijadikan kendaraan dinas oleh pemerintah Kabupaten Nias Barat sejak Agustus 2011 hingga Juli 2012 belum bayar pajak. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten NIas Barat tidak mendapat STNK dan buku BPKB. Jumlah keseluruhan pajak yang belum dibayarkan mencapai Rp 540 juta.

Hal ini disampaikan Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulö di hadapan anggota DPRD Nias Barat, Kamis (19/7/2012), saat menyampaikan jawaban Bupati Nias Barat atas pemandangan umum fraksi DPRD Nias Barat dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Nias Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2010.

“Benar adanya kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang belum bayar pajak akibatnya STNK kendaraan belum keluar,” kata Adrianus.

Menurut Adrianus, hal ini terjadi karena sejak perencaaan sampai proses tender pada April 2011 belum ada peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yang mewajibkan rekanan membayar pajak. Hal ini terjadi akibat masa transisi pemberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi yang mulai berlaku awal Mei 2011.

Pengadaan kendaraan dinas operasional yang dilakukan April 2011 ini berpedoman pada Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan brosur/tabel penjualan kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak Dealer Auto 2000 tidak merinci pembayaran  pajak.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan menampung pada APBD tahun 2012 senilai Rp 638 juta. Akan tetapi, terjadi kesalahan nomenklatur belanja tertulis “belanja perawatan” harusnya belanja pajak kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan. “Untuk mengantisipasi hal demikian, pemerintah akan mengajukan pada PABPD 2012 mendatang,” kata Adrianus.

Upaya lain yang sudah dilakukan dengan menyurati pihak rekanan agar segera menyelesaikan administrasi kepada pihak leasing sehingga diharapkan tahun 2012 masalah ini selesai. [NDH]

Related posts